Name: State ibuism
ISBN: 9793731656

Julia I. Suryakusuma

the social construction of womanhood in New Order Indonesia

State ibuism

Saya harus mengakui bahwa pada dua tahun pertama saya mempelajari femenisme, saya lebih banyak membaca buku yang ditulis oleh feminis Barat daripada feminis atau penulis yang berasal dari Indonesia. Tentu selama membaca buku-buku tersebut, saya menyadari bahwa ada beberapa gagasan yang mungkin tidak relevan dengan kondisi perempuan Indonesia, atau konsep tersebut relevan tetapi kurang menyentuh beberapa aspek penindasan perempuan, mengingat adanya perbedaan besar antara corak kehidupan perempuan di Barat dengan perempuan Indonesia, terkhusus pada masa pemerintahan Orde Baru di mana 80% perempuan yang hidup di Indonesia merupakan perempuan desa dan rata-rata bekerja dalam bidang pertanian.

Akan tetapi, sepanjang saya meraba definisi dari Ibuisme Negara yang dibahas secara menyuluruh oleh Julia Suryakusuma pada disertasinya yang diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Komunitas Bambu, saya tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana ideologi tersebut telah menciptakan sebuah rekayasa sosial besar-besaran, yang bahkan dampaknya masih bisa saya rasakan bertahun-tahun setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto. 

Tujuan tersebut—menurut saya mirip dengan tujuan akhir dari perburuan penyihir yang terjadi pada masa transisi era feodalisme menuju penerapan sistem kapitalisme di Inggris yang telah mengorbankan puluhan ribu nyawa perempuan. Meski secara harafiah, tidak ada pembakaran perempuan secara besar-besaran dengan tuduhan penyihir sebagaimana yang telah ditulis oleh Silvia Federici dalam bukunya Perempuan, Tubuh dan Akumulasi Primitif, hasil akhir dari Ibuisme negara adalah sebuah rekayasa sosial, konstruksi sosial yang mencoba untuk mengintervensi defenisi, tugas dan peran perempuan melalui kontrol penguasa, dalam hal ini negara, untuk memastikan ketertiban dan keseimbangan status quo, demi kepentingan sistem ekonomi. 

Penguasa di Barat membutuhkan “hunter witch” pada masa peralihan menuju sistem industri, sedangkan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru membutuhkan Ibuisme negara, melalui organisasi-organisasi wanita, untuk kepentingan pembangunan ekonomi.

Ibuisme negara adalah perkawinan antara feodalisme dan kapitalisme.

Pada bab pertama, Julia Suryakusuma menjelaskan apa itu konsep Ibuisme Negara. Dalam defenisinya, ia menyatukan konsep pengiburumahtanggahan yang digagas oleh Mies dan konsep Priyaisasi yang ditulis oleh Djajadiningrat. Menurut Julia, pada masa Orde Baru, Ibuisme negara mendefinisikan perempuan pada narasi untuk melayani suami, anak, keluarga, bahkan negara—tetapi tidak untuk melayani dirinya sendiri. Ibuisme negara adalah sebuah idelogi yang menyatukan paham otoriter dan konsep priyai Jawa, sebuah nilai yang harus ditanamkan pada perempuan Indonesia untuk menjalankan peran mereka dalam pembangunan ekonomi nasional—demikian pemahaman itu disebarkan untuk merekonstruksi model keluarga Indonesia agar mirip dengan keluarga batih di Barat dan sesuai dengan kebutuhan sistem pasar.

Pemerintah menyasar kontrol keluarga sebab keluarga adalah tempat untuk reproduksi, tempat biososial dan juga tempat pembentukan satuan ideologis—sehingga, keluarga menjadi sasaran terakhir yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

Dharma Wanita dan PKK adalah dua dari beberapa organisasi wanita pada masa Orde Baru yang dibahas oleh penulis.  Dharma wanita adalah organisasi yang secara jelas memperlihatkan bahwa Ibuisme Negara adalah perkawinan antara feodalisme dan kapitalisme, sebab Dharma Wanita adalah organisasi yang hirarkis, diperuntukkan untuk istri para pegawai negeri—tetapi strukturnya dibentuk bersasarkan posisi suami masing-masing wanita di dalamnya. Semakin tinggi jabatan suami, semakin tinggi pula jabatan wanita tersebut di dalam organisasi. Mereka diminta untuk manut atau menurut pada atasan. Maka, Dharma Wanita adalah organisasi yang tepat—sebagai wadah kontrol pemerintah atas perempuan. 

Pemerintah mengontrol laki-laki, sedangkan laki-laki mengontrol istri mereka, dan istri-istri mereka akan mengontrol perempuan yang lebih muda. Demikianlah organisasi tersebut bekerja melayani kebutuhan negara yang bernada militeristris dan paternalistis.

Selanjutnya adalah organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga atau yang lebih dikenal sebagai PKK. PKK merupakan organisasi wanita di tingkat masyarakat bawah, di kota maupun di desa yang menjadi satu-satunya wadah penghubung kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat desa. Dalam buku ini, penulis secara spesifik melakukan penelitian pada organisasi PKK di desa Buniwangi. 

Menurut Julia, PKK diarahkan untuk sejalan dengan birokrasi negara atau pembawa visi utopia soal kesejahteraan negara. Pemerintah menancapkan kekuasaan di tingkat desa melalui organisasi PKK dan LKMD. 

PKK menjadi perantara kekuasaan negara yang otoriter dan paternalistik terhadap perempuan. Dalam bidang sosial, negara melalui PKK berkontribusi dalam konstruksi domestikasi perempuan—menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Dalam bidang budaya, PKK turut membentuk identitas kelas melalui proses priyaisasi, yang menekankan nilai-nilai kepatuhan, kesopanan, dan peran tradisional perempuan. Pada ranah politik, ideologi PKK berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengatur perempuan, menjadikannya objek kebijakan dan alat kontrol sosial.

Di bidang ekonomi, PKK membentuk citra ideal perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga batih—struktur keluarga inti yang ditanamkan sebagai norma. Perempuan dalam model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat reproduksi untuk menciptakan generasi pekerja baru, tetapi juga sebagai buruh yang dieksploitasi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Terakhir, pada aspek ideologis, PKK memainkan peran penting dalam menanamkan Pancasila melalui lensa ibuisme negara, yakni ideologi yang membingkai perempuan sebagai ibu dan istri demi stabilitas nasional.

Ibuisme Negara bertujuan untuk “mengembangbiakkan keluarga jenis tertentu”—keluarga batih yang diidealkan, yang strukturnya menempatkan perempuan sebagai penjaga moral, pemelihara rumah tangga, dan pelayan negara. Dalam proses ini, perempuan dijinakkan dalam skema pembangunan yang bertumpu pada struktur kekuasaan yang maskulin dan militeristik. Melalui organisasi-organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK, negara Orde Baru tidak sekadar membatasi peran perempuan di ranah domestik, tetapi juga menginstitusionalisasi subordinasi tersebut melalui birokrasi yang sistematis, rapi, dan menancap hingga ke akar rumput.

Dengan membedah struktur ideologi negara yang bekerja melalui tubuh dan peran perempuan, buku Ibuisme Negara membuka ruang bagi generasi baru untuk membaca ulang sejarah keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional—bukan sebagai agen bebas, tetapi sebagai subjek yang disusun, diatur, dan dikerahkan untuk menopang kepentingan kekuasaan. 

Buku ini tidak hanya penting bagi studi feminisme Indonesia, tetapi juga menjadi bahan refleksi atas warisan ideologis yang masih membekas dalam cara kita memaknai peran perempuan hari ini.

Elok Nilam

Saya harus mengakui bahwa pada dua tahun pertama saya mempelajari femenisme, saya lebih banyak membaca buku yang ditulis oleh feminis Barat daripada feminis atau penulis yang berasal dari Indonesia. Tentu selama membaca buku-buku tersebut, saya menyadari bahwa ada beberapa gagasan yang mungkin tidak relevan dengan kondisi perempuan Indonesia, atau konsep tersebut relevan tetapi kurang menyentuh beberapa aspek penindasan perempuan, mengingat adanya perbedaan besar antara corak kehidupan perempuan di Barat dengan perempuan Indonesia, terkhusus pada masa pemerintahan Orde Baru di mana 80% perempuan yang hidup di Indonesia merupakan perempuan desa dan rata-rata bekerja dalam bidang pertanian.

Akan tetapi, sepanjang saya meraba definisi dari Ibuisme Negara yang dibahas secara menyuluruh oleh Julia Suryakusuma pada disertasinya yang diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Komunitas Bambu, saya tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana ideologi tersebut telah menciptakan sebuah rekayasa sosial besar-besaran, yang bahkan dampaknya masih bisa saya rasakan bertahun-tahun setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto. 

Tujuan tersebut—menurut saya mirip dengan tujuan akhir dari perburuan penyihir yang terjadi pada masa transisi era feodalisme menuju penerapan sistem kapitalisme di Inggris yang telah mengorbankan puluhan ribu nyawa perempuan. Meski secara harafiah, tidak ada pembakaran perempuan secara besar-besaran dengan tuduhan penyihir sebagaimana yang telah ditulis oleh Silvia Federici dalam bukunya Perempuan, Tubuh dan Akumulasi Primitif, hasil akhir dari Ibuisme negara adalah sebuah rekayasa sosial, konstruksi sosial yang mencoba untuk mengintervensi defenisi, tugas dan peran perempuan melalui kontrol penguasa, dalam hal ini negara, untuk memastikan ketertiban dan keseimbangan status quo, demi kepentingan sistem ekonomi. 

Penguasa di Barat membutuhkan “hunter witch” pada masa peralihan menuju sistem industri, sedangkan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru membutuhkan Ibuisme negara, melalui organisasi-organisasi wanita, untuk kepentingan pembangunan ekonomi.

Ibuisme negara adalah perkawinan antara feodalisme dan kapitalisme.

Pada bab pertama, Julia Suryakusuma menjelaskan apa itu konsep Ibuisme Negara. Dalam defenisinya, ia menyatukan konsep pengiburumahtanggahan yang digagas oleh Mies dan konsep Priyaisasi yang ditulis oleh Djajadiningrat. Menurut Julia, pada masa Orde Baru, Ibuisme negara mendefinisikan perempuan pada narasi untuk melayani suami, anak, keluarga, bahkan negara—tetapi tidak untuk melayani dirinya sendiri. Ibuisme negara adalah sebuah idelogi yang menyatukan paham otoriter dan konsep priyai Jawa, sebuah nilai yang harus ditanamkan pada perempuan Indonesia untuk menjalankan peran mereka dalam pembangunan ekonomi nasional—demikian pemahaman itu disebarkan untuk merekonstruksi model keluarga Indonesia agar mirip dengan keluarga batih di Barat dan sesuai dengan kebutuhan sistem pasar.

Pemerintah menyasar kontrol keluarga sebab keluarga adalah tempat untuk reproduksi, tempat biososial dan juga tempat pembentukan satuan ideologis—sehingga, keluarga menjadi sasaran terakhir yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

Dharma Wanita dan PKK adalah dua dari beberapa organisasi wanita pada masa Orde Baru yang dibahas oleh penulis.  Dharma wanita adalah organisasi yang secara jelas memperlihatkan bahwa Ibuisme Negara adalah perkawinan antara feodalisme dan kapitalisme, sebab Dharma Wanita adalah organisasi yang hirarkis, diperuntukkan untuk istri para pegawai negeri—tetapi strukturnya dibentuk bersasarkan posisi suami masing-masing wanita di dalamnya. Semakin tinggi jabatan suami, semakin tinggi pula jabatan wanita tersebut di dalam organisasi. Mereka diminta untuk manut atau menurut pada atasan. Maka, Dharma Wanita adalah organisasi yang tepat—sebagai wadah kontrol pemerintah atas perempuan. 

Pemerintah mengontrol laki-laki, sedangkan laki-laki mengontrol istri mereka, dan istri-istri mereka akan mengontrol perempuan yang lebih muda. Demikianlah organisasi tersebut bekerja melayani kebutuhan negara yang bernada militeristris dan paternalistis.

Selanjutnya adalah organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga atau yang lebih dikenal sebagai PKK. PKK merupakan organisasi wanita di tingkat masyarakat bawah, di kota maupun di desa yang menjadi satu-satunya wadah penghubung kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat desa. Dalam buku ini, penulis secara spesifik melakukan penelitian pada organisasi PKK di desa Buniwangi. 

Menurut Julia, PKK diarahkan untuk sejalan dengan birokrasi negara atau pembawa visi utopia soal kesejahteraan negara. Pemerintah menancapkan kekuasaan di tingkat desa melalui organisasi PKK dan LKMD. 

PKK menjadi perantara kekuasaan negara yang otoriter dan paternalistik terhadap perempuan. Dalam bidang sosial, negara melalui PKK berkontribusi dalam konstruksi domestikasi perempuan—menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Dalam bidang budaya, PKK turut membentuk identitas kelas melalui proses priyaisasi, yang menekankan nilai-nilai kepatuhan, kesopanan, dan peran tradisional perempuan. Pada ranah politik, ideologi PKK berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengatur perempuan, menjadikannya objek kebijakan dan alat kontrol sosial.

Di bidang ekonomi, PKK membentuk citra ideal perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga batih—struktur keluarga inti yang ditanamkan sebagai norma. Perempuan dalam model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat reproduksi untuk menciptakan generasi pekerja baru, tetapi juga sebagai buruh yang dieksploitasi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Terakhir, pada aspek ideologis, PKK memainkan peran penting dalam menanamkan Pancasila melalui lensa ibuisme negara, yakni ideologi yang membingkai perempuan sebagai ibu dan istri demi stabilitas nasional.

Ibuisme Negara bertujuan untuk “mengembangbiakkan keluarga jenis tertentu”—keluarga batih yang diidealkan, yang strukturnya menempatkan perempuan sebagai penjaga moral, pemelihara rumah tangga, dan pelayan negara. Dalam proses ini, perempuan dijinakkan dalam skema pembangunan yang bertumpu pada struktur kekuasaan yang maskulin dan militeristik. Melalui organisasi-organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK, negara Orde Baru tidak sekadar membatasi peran perempuan di ranah domestik, tetapi juga menginstitusionalisasi subordinasi tersebut melalui birokrasi yang sistematis, rapi, dan menancap hingga ke akar rumput.

Dengan membedah struktur ideologi negara yang bekerja melalui tubuh dan peran perempuan, buku Ibuisme Negara membuka ruang bagi generasi baru untuk membaca ulang sejarah keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional—bukan sebagai agen bebas, tetapi sebagai subjek yang disusun, diatur, dan dikerahkan untuk menopang kepentingan kekuasaan. 

Buku ini tidak hanya penting bagi studi feminisme Indonesia, tetapi juga menjadi bahan refleksi atas warisan ideologis yang masih membekas dalam cara kita memaknai peran perempuan hari ini.

suryakusuma’s reflections on methodology was just as relevant and insightful as the content of her study and analysis it was incredible… excellent appendix, index and bibliography too… 

State ibuism the social construction of womanhood in New Order Indonesia

Reviews

Highlights